[Update] Info Tidak Dipecat, Satpol PP Pembuat Video Dukungan Gibran Hanya Disanksi tak Dapat Honor Tiga Bulan Update 2023

HBLpegadaian.id, GARUT — Seluruh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang membuat video dukungan terhadap calon wakil presiden nomor 2, Gibran Rakabuming Raka sudah mendapat sanksi. 

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, Nurdin Yana bahwa Sanksi yang diberikan berupa tidak mendapatkan honor dan bertugas selama tiga bulan.

“Sudah kita lakukan terhadap mereka skorsing selama tiga bulan, dan tidak mendapatkan honor apapun,” kata Nurdin Yana kepada wartawan di Garut, Kamis, 25 Januari 2024.

HBLpegadaian.id menuturkan Pemkab Garut sudah menerima rekomendasi dari Bawaslu Garut terkait hasil pemeriksaan anggota Satpol PP Garut yang melakukan tindakan tidak netral dengan membuat video dukungan terhadap calon wakil presiden nomor 2.

Namun keputusan Bawaslu Garut itu, kata dia, Pemkab Garut sudah melakukan tindakan cepat tidak lama setelah video beredar di masyarakat dengan sanksi sesuai aturan yakni pemberhentian sementara atau bebas tugas, dan tidak mendapatkan honor bagi mereka yang statusnya tenaga kontrak dan sukarelawan.

“Kami sudah komunikasikan ke bawaslu, dari sisi etika dan juga kode etik sudah ditanggapi lebih awal,” katanya.

Menurutnya sanksi maksimal berdasarkan peraturan netralitas pegawai pemerintahan yaitu pemecatan namun sanksi tersebut tidak diberikan. Selain itu Pemkab Garut sudah memutuskan hanya sanksi pemberhentian sementara dan tidak diberikan honor. 

“Hanya tiga bulan tidak diberi honor, tidak ada pemecatan,” katanya.

HBLpegadaian.id menyampaikan kasus yang menimpa anggota Satpol PP Garut tersebut menjadi pembelajaran bagi semua kalangan pegawai pemerintahan berstatus ASN, maupun berstatus PPPK, honorer, dan sukarelawan yang harus menjaga netralitas dalam pemilu.

Secara aturan ASN maupun pegawai pemerintah dengan berbagai status lainnya, kata Nurdin, mendapatkan hak untuk memberikan suara pada pemilu, namun pilihan maupun dukungan itu hanya untuk personal tidak ditunjukkan secara umum.

“Makanya ini pembelajaran pertama bagi kita semua, teman-teman ASN jangan berperilaku seperti itu, kita diminta netralitas, ya harus netral,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu Garut menyimpulkan dari hasil pemeriksaan tidak menemukan unsur pidana pemilu kasus 14 anggota Satpol PP Garut yang membuat video kampanye dukungan terhadap calon wakil presiden nomor 2. Mereka hanya pelanggaran terkait netralitas pegawai pemerintahan yang sanksinya diserahkan ke pejabat pemerintah daerah.

Silahkan kirim ke email: [email protected].

Stay connect With Us :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *