[Update] Info Parpol Pendukung AMIN Sayangkan Anggaran KPPS Disunat, Ingatkan Tragedi Pemilu 2019 Update 2023

HBLpegadaian.id, JAKARTA—Sedang viral dugaan adanya pemotongan anggaran yang terjadi saat pelantikan petugas KPPS. Partai politik pendukung pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) pun ramai-ramai angkat suara.

Politisi Fraksi Partai NasDem yang juga anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman meminta KPU RI mengambil langkah tegas dan tepat terkait dugaan ini.

HBLpegadaian.id menyayangkan hal tersebut terjadi, karena menurutnya KPU sudah menghitung alokasi anggaran untuk belanja pemilu secara detail sampai dengan putaran yang terakhir dan penetapan hasil.

Menurutnya, pemotongan anggaran tersebut semestinya tidak terjadi.

“Sehingga kalau ada kegiatan, misalnya pelantikan KPPS dan seterusnya, sampai ada pemotongan hak-hak KPPS, tentu itu kita sayangkan. Maka, saya minta kalau itu betul terjadi, KPU RI harus mengambil Langkah-langkah tepat untuk melakukan check and recheck dan klarifikasi terhadap peristiwa itu,” kata Amin dikutip dari dpr.go.id, Senin (29/1/2024).

Tindakan seperti ini kata dia bisa memicu kegaduhan menjelang pencoblosan. “Karena ini akan mengganggu suasana pemilu yang sudah mendekati waktu (pencoblosan) yang sudah mepet ini. Jangan sampai kegaduhan muncul dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi,” tegasnya.

Terkait vendor-vendor yang diduga menjadi penyebab masalah dalam pemotongan anggaran di pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman, Amin dengan tegas meminta agar KPU mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak vendor tersebut jika terbukti tidak profesional.

“Itu nggak boleh terjadi sampai mengurangi hak-hak KPPS, apalagi jumlahnya ribuan itu kalau diakumulasikan juga gede duitnya. Maka saran saya kepada KPU RI untuk segera mengambil Langkah-langkah cepat terutama dari kesekjenan (KPU). Kesekjenan KPU RI harus memastikan apakah benar itu peristiwa terjadi, kalau ada vendor yang betul-betul melakukan tindakan itu, ya putus kontrak aja. ngapain dia tidak mau bekerja secara profesional sampai mengganggu hak-haknya KPPS,” tegasnya.

Amin secara khusus mengapresiasi langkah beberapa TPS yang menerapkan sistem transfer dalam pemberian honor bagi KPPS. Menurutnya, langkah ini harus ditiru oleh TPS lainnya karena dinilai lebih aman dan terjamin.

“Kita apresiasi karena untuk menghindari pemotongan-pemotongan yang tidak perlu terjadi. Yang kedua, mekanisme itu juga cukup aman sistemnya juga terjamin. Sehingga kalau itu menjadi sesuatu yang lebih bagus, maka itu perlu menjadi inspirasi dari semuanya dengan menggunakan mekanisme itu. Dengan konsekuensi semua petugas KPPS harus menyerahkan nomor rekeningnya supaya transfernya tepat sasaran,” pungkasnya.

Politisi PKS dan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera juga menyoroti dugaan disunatnya anggaran pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mardani meminta pihak para penyelenggara pemilu dan pihak berwajib untuk mengecek hal ini secara detail di lapangan, agar semua menjadi lebih transparan.

“Mesti dicek. Semua mesti transparan. Petugas KPPS adalah pejuang. Jangan dikurangi haknya,” kata Mardani.

Bagi Mardani, ini menyangkut hak dari para petugas KPPS. Mardani pun mengingatkan jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran ini dibiarkan dan menjadi petaka bagi pemilu 2024 kedepannya.

HBLpegadaian.id pun mengingatkan bagaimana pada Pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. ”Jangan sampai kejadian ratusan yang meninggal dulu diulangi,” tegasnya.

Diketahui, dugaan praktek pemotongan anggaran ini terjadi pada uang konsumsi dan transportasi pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman. Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi sudah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maafnya atas kejadian tersebut.

Dia menjelaskan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Dan ternyata oleh pihak vendor disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman, sehingga 24.199 orang petugas KPPS yang dilantik saat itu kemudian mendapatkan snack yang dinilai tidak layak.

Tidak hanya soal snack yang tidak layak, terkait anggarannya pun menjadi polemik. Awalnya per orang dianggarkan Rp15 ribu namun dalam praktiknya menjadi Rp2.500. “Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan, adalah Rp15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp2.500,” ucapnya.

Di sisi lain, terkait keluhan uang transport, Baehaqi mengatakan tidak ada pagu anggaran transportasi pelantikan di KPU Kabupaten Sleman. Pagu anggaran transportasi yang ada adalah saat bimtek. Atas kejadian itu, Baehaqi mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak vendor. (ilo)

Silahkan kirim ke email: [email protected].

Stay connect With Us :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *